Perkuat Tata Kelola Keuangan, Bawaslu Papua Tengah Gelar Bimtek Bersama 8 Bawaslu Kabupaten

Nabire – Bawaslu Provinsi Papua Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting pada 22–23 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan jajaran Bawaslu Provinsi Papua Tengah bersama seluruh Bawaslu dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimtek menghadirkan Pejabat/Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nabire sebagai narasumber. Materi yang diberikan mencakup penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pengelolaan dana hibah, serta pengelolaan Aplikasi SAKTI. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus pengelolaan keuangan. 

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Decky Atouw K. Gobai, dalam arahannya menekankan pentingnya keseragaman pemahaman dalam pengelolaan keuangan di seluruh jajaran Bawaslu.

“Pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana anggaran digunakan, tetapi juga bagaimana setiap proses dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Karena itu, melalui bimtek ini kita ingin memastikan seluruh jajaran memiliki pemahaman dan kemampuan yang sama dalam melaksanakan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan.”

Menurutnya, peningkatan kompetensi pengelola keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Pemahaman yang baik terhadap SPJ, pengelolaan hibah, dan penggunaan SAKTI diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Markus Madai, S.E., menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pemahaman secara teori, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap jajaran harus memahami bahwa tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan Bawaslu.”

Markus juga mendorong seluruh jajaran Bawaslu kabupaten untuk mengikuti setiap materi secara serius dan menjadikan forum tersebut sebagai ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan Bimtek selama dua hari tersebut disusun secara bertahap. Pada 22 Juli 2026, peserta mendapatkan materi terkait penyusunan SPJ dan pengelolaan dana hibah dari KPPN Nabire. Sementara pada 23 Juli 2026, kegiatan dilanjutkan dengan materi pengelolaan SAKTI serta diskusi.

Peserta kegiatan terdiri atas unsur pimpinan dan jajaran kesekretariatan, termasuk Ketua dan Anggota Bawaslu, Kepala/Koordinator Sekretariat, bendahara, pengelola keuangan, serta staf kesekretariatan. 

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menargetkan meningkatnya pemahaman dan kompetensi jajaran dalam pengelolaan keuangan, terwujudnya keseragaman administrasi, serta berkurangnya potensi kesalahan dalam penyusunan SPJ, pengelolaan hibah, dan penggunaan Aplikasi SAKTI.